Berdirinya Jembatan Suramadu dipastikan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Madura, tetapi tetap menonjolkan budaya warga Madura yang Islami. Karena itu, setiap pembangunan di Madura akan melibatkan tokoh dan ulama Madura mulai dari perumusan kebijakan hingga pengawasan.
Menurut Gubernur Jatim Dr H Soekarwo, peresmian Jembatan Suramadu yang dipastikan akan berlangsung 10 Juni 2009 mendatang, harus mampu memberikan kesejahteraan sebesar-besarnya bagi masyarakat Madura. Jembatan Suramadu harus menjadi pintu peningkatan perekonomian masyarakat Madura agar setara dengan masyarakat lainnya di Jatim.
“Untuk warga di wilayah Gresik, Surabaya, Sidoarjo dan sekitarnya rata-rata pendapatan per kapita penduduknya Rp 26 juta/tahun. Sedangkan di Madura rata-rata hanya sekitar Rp 6,5 juta/tahun. Inilah yang akan kita setarakan dengan adanya Jembatan Suramadu ini,” kata Soekarwo di Gedung Negara Grahadi, Sabtu (6/6).
Menurutnya, dengan adanya Jembatan Suramadu, akan terjadi percepatan distribusi barang dan jasa, berdirinya properti-properti baru, serta pembangunan ekonomi di Madura secara umum. “Pada akhirnya semakin mempercepat peningkatan kesejahteraan,” kata gubernur yang biasa dipanggil Pakde Karwo.
Dengan maraknya industri dan badan usaha yang masuk di Madura, juga akan meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha warga Madura. “Pemprop Jatim juga akan mengembangkan berbagai pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal melalui Balai Latihan Kerja (BLK),” ungkapnya.
Meskipun demikian, kata dia, seluruh pembangunan di Madura harus tetap memperhatikan kekhasan warga Madura, yakni kultur yang kuat terhadap sendi-sendi religius harus dipertahankan. “Kami sudah membuat skemanya, bahwa setiap perumusan kebijakan harus melibatkan tokoh dan ulama Madura,” ujar Pakde Karwo.
Jembatan Ekonomi
Sementara itu, Dirut PT SIER, Rudhy Wisaksono menegaskan, diresmikannya Jembatan Suramadu dipastikan akan terjadi ekspansi ekonomi di wilayah Madura. Bahkan dirinya menyebut bahwa Suramadu tidak sekedar jembatan manusia, tetapi juga merupakan jembatan ekonomi.
Menurutnya, saat ini di kawasan Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) tingkat huniannya mencapai 100 persen, sehingga harus dikembangkan ke wilayah lain. Wilayah SIER sebenarnya hanya sekitar 300 hektar, dan sudah dikembangkan ke Pasuruan dengan didirikannya Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER) dengan luas tanah sekitar 500 hektar.
Nantinya, kawasan industri memang sangat cocok berdiri di Madura sebagai salah satu penopang ekonomi Jatim dan Indonesia timur. Ditambah lagi akan dikembangkan kawasan perdagangan dan pelabuhan di wilayah Tanjung Bumi, Bangkalan, dengan luas tanah sekitar 600 hektar. Ini diperkirakan akan semakin menarik banyak orang untuk menanamkan investasinya.
“Pengalaman kami selama ini, suatu kawasan industri yang tidak jauh dari pelabuhan, akan sangat menarik dan perkembangannya sangat cepat,” ungkapnya.
Apalagi pelabuhan tersebut akan dikembangkan lagi menjadi pelabuhan internasional, yang akan menjadi pilihan utama para investor. Langkah ini sangat sesuai dengan dengan rencana strategis Pemprop Jatim dalam pembangunan secara terpadu di Madura.
“Kalau saat ini Pemkot Surabaya mengembangkan pelabuhan laut kargo di Teluk Lamong, tidak ada masalah, tetapi pendekatannya bersifat sementara. Apalagi tingkat sedimentasi di Teluk Lamong sangat tinggi. Padahal, untuk membangun pelabuhan bertaraf internasional dibutuhkan lokasi yang tepat, termasuk mempertimbangkan ke dalaman air laut minimal 12 meter agar kapal-kapal besar bisa merapat,” ujar Rudhy Wisaksono.
Jatim sebagai pintu masuk ke wilayah Indonesia Timur memang harus membuat pelabuhan internasional baru selain di Tanjung Perak. Sebab fungsi pelabuhan di Jatim ini sekaligus sebagai pelabuhan transit bagi perdagangan antar pulau. “Kalau pelabuhan di Madura ini jadi, dan di sekitar pelabuhan tersebut tumbuh industri-industri baru, maka akan mengurangi cost dari sisi transportasi khususnya perdagangan antar pulau di Indonesia,” katanya. (sti/j)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar